CyberSabili—JAKARTA—Intimidasi mulai mewarnai Pilkada Jakarta yang
akan berlangsung 39 hari lagi (11 Juli 2012). Tak tanggung-tanggung,
kekerasan itu dilakukan oleh oknum aparat berpistol dan pengusaha lokal
yang merasa sok jago. Korbannya adalah Relawan Hidayat & Didik di
Jakarta Utara.
Insiden terjadi Sabtu malam, 2/6, di Rawa Badak Selatan, tepatnya di RW 03. "Tadi malam, sekitar jam 21.00 kami mau pasang banner di sekitar Gang Masjid sampai jalan Pattimura. Tiba-tiba ada lima orang berkendaraan motor, sebagian berambut cepak, yang menegur dan menyuruh copot banner yang sudah terpasang. Kami tanya: apa alasannya? Mereka bilang: tak ada izin RT/RW. Kami jawab: atribut pasangan lain kok boleh dipasang, sambil kami tunjuk spanduk/banner yang bertebaran," ujar Nurdi, saksi mata.
Pengusaha besi bekas yang memimpin gerombolan itu menghardik dan mengancam empat orang relawan akan dipatahkan kakinya, apabila terus pasang banner. Padahal pengusaha sok jago itu bukan pengurus RW dan bukan warga setempat. Relawan memasang banner karena wilayah tersebut tak jauh dari rumah anggota DPRD Tubagus Arif yang dikenal dekat oleh warga setempat sebagai anggota Timses Hidayat & Didik.
Koordinator Relawan, Matnur, protes keras atas ancaman tersebut. "Oknum pengusaha yang arogan itu tak cuma mengancam, tapi bawa beking aparat bersenjata api. Apa bisa demokrasi diperjuangkan dengan cara kekerasan seperti itu?" ujar Matnur, mantan Ketua BEM UI era reformasi.
Ironisnya, pengurus RW setempat ada di lokasi, tapi diam saja, karena takut. Padahal, mereka mengetahui tidak ada aturan yang mengharuskan minta izin RT/RW bila ingin memasang banner. Zainuddin Paru, SH, koordinator advokasi Relawan menilai Panwaslu harus mulai kerja.
"Semua pihak yang melanggar silakan ditertibkan, jangan main hakim sendiri. Relawan berhak mensosialisasilkan kandidatnya sesuai UU dan regulasi KPUD. Tindakan oknum yang menyerang relawan Damiri hingga baju batik beresin Jakarta warna oranye yang dipakainya robek dan lepas kancingnya. Ada juga motor relawan yang rusak karena ditendang oknum aparat, bahkan sempat diancm senjata api. Relawan bisa saja memobilisasi massa lebih besar untuk menuntut keadilan, tapi kami ingin mekanisme Pilkada ditegakkan," tandas Zainuddin.
AZHAR.M.F
Insiden terjadi Sabtu malam, 2/6, di Rawa Badak Selatan, tepatnya di RW 03. "Tadi malam, sekitar jam 21.00 kami mau pasang banner di sekitar Gang Masjid sampai jalan Pattimura. Tiba-tiba ada lima orang berkendaraan motor, sebagian berambut cepak, yang menegur dan menyuruh copot banner yang sudah terpasang. Kami tanya: apa alasannya? Mereka bilang: tak ada izin RT/RW. Kami jawab: atribut pasangan lain kok boleh dipasang, sambil kami tunjuk spanduk/banner yang bertebaran," ujar Nurdi, saksi mata.
Pengusaha besi bekas yang memimpin gerombolan itu menghardik dan mengancam empat orang relawan akan dipatahkan kakinya, apabila terus pasang banner. Padahal pengusaha sok jago itu bukan pengurus RW dan bukan warga setempat. Relawan memasang banner karena wilayah tersebut tak jauh dari rumah anggota DPRD Tubagus Arif yang dikenal dekat oleh warga setempat sebagai anggota Timses Hidayat & Didik.
Koordinator Relawan, Matnur, protes keras atas ancaman tersebut. "Oknum pengusaha yang arogan itu tak cuma mengancam, tapi bawa beking aparat bersenjata api. Apa bisa demokrasi diperjuangkan dengan cara kekerasan seperti itu?" ujar Matnur, mantan Ketua BEM UI era reformasi.
Ironisnya, pengurus RW setempat ada di lokasi, tapi diam saja, karena takut. Padahal, mereka mengetahui tidak ada aturan yang mengharuskan minta izin RT/RW bila ingin memasang banner. Zainuddin Paru, SH, koordinator advokasi Relawan menilai Panwaslu harus mulai kerja.
"Semua pihak yang melanggar silakan ditertibkan, jangan main hakim sendiri. Relawan berhak mensosialisasilkan kandidatnya sesuai UU dan regulasi KPUD. Tindakan oknum yang menyerang relawan Damiri hingga baju batik beresin Jakarta warna oranye yang dipakainya robek dan lepas kancingnya. Ada juga motor relawan yang rusak karena ditendang oknum aparat, bahkan sempat diancm senjata api. Relawan bisa saja memobilisasi massa lebih besar untuk menuntut keadilan, tapi kami ingin mekanisme Pilkada ditegakkan," tandas Zainuddin.
AZHAR.M.F
0 komentar:
Posting Komentar